Ada 115 Contoh Skripsi Hukum Terlengkap Mudah Dikerjakan yang dapat teman teman jadikan referensi dan pertimbangan ketika akan memilih judul skripsi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan teman teman.
Memang tidak mudah memilih judul skripsi hukum, ini wajar dialami mahasiswa yang seang menyusun skripsi . Tapi teman teman tidak perlu cemas, ada cara mudah menentukan judul skripsi yaitu dengan memilih materi skripsi yang mudah menurut teman teman.
Tempat terbaik mendapatkan sumber referensi lengkap adalah di SkripsiBagus.Com . Teman teman bisa memilih yang paling mudah dari referensi skripsi yang disediakan di website ini . Dengan begitu saat mengerjakan akan terasa mudah karena sudah dipilih skripsi termudah dari awal penentuan judul skripsi.
Contoh Skripsi Hukum Terlengkap Mudah Dikerjakan
TANGGUNG JAWAB KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG SEBAGAI BADAN HUKUM TERHADAP ANGGOTANYA (Studi Kasus : Koperasi Keluarga Besar Semen Padang).
MEKANISME PEMBERIAN GADAI DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI TERHADAP KESELAMATAN BARANG JAMINAN (STUDI PADA PERUM PEGADAIAN KANWIL II PADANG).
PELAKSANAAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) ANTARA PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG TELUK BAYUR DENGAN PT. NEWSHIP NUSABERSAMA TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN. .
PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG MUATAN KAPAL LAUT (MARINE CARGO) PADA PT. ASURANSI RAMAYANA TbK CABANG PADANG.
PAJAK REKLAME SUMBER PENDAPATAN ASLI KOTA PADANG.
PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM MENYELESAIKAN PEMBIYAAN MACET PADA PT. BANK BUKOPIN SYARIAH BUKITTINGGI.
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA BERSENJATA ISRAEL- PALESTINA ( Periode dari Tahun 1993 sampai sekarang).
PENGATURAN TENTANG CABOTAGE DALAM HUKUM UDARA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH EFEK PERSEROAN TERBATAS TERDAFTAR DI PASAR MODAL.
PELAKSANAAN TUGAS JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PERKARA PERDATA TERKAIT UPAYA PEMULIHAN DAN PENYELAMATAN KEKAYAAN NEGARA (Jaksa Pengacara Negara Pada Tahun 2011 di Kejaksaan Tinggi Riau).
SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
PENGUJIAN TERHADAP UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI GOSONG NIGER TAHUN 2006 DITINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT PBB.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN /INTI PLASMA ANTARA NINIKMAMAK BAWAN DENGAN PT.AMP.PLANTATION DI TANAH ULAYAT BAWAN KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM.
PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM BERACARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG.
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 DAN KONTRIBUSINYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG.
Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus di Polresta Padang).
PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KAYU ARO.
EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TARANDAM PADANG.
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN.
PEMULIHAN HAK ATAS HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN YANG SAH ( KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI NOMOR 46 /PUU-VIII/2010 ).
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013).
PELAKSANAAN ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARIAH PADA PT. PRUDENTIAL CABANG PADANG.
PELAKSANAAN PEMBINAAN INTELEKTUAL ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIB TANJUNG PATI.
KEDUDUKAN KOMISI NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.
PELAKSANAAN PEMBINAAN INTELEKTUAL ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIB TANJUNG PATI.
PERAN PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK (StudiKasus di Pengadilan Pajak).
PELAKSANAAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI DI KOTA PADANG (Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan).
PEMBERIAN KREDIT UNTUK PELUNASAN KREDIT LAIN PADA PT. BANK MESTIKA DHARMA, TBK CABANG PADANG.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman ).
PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PADANG.
PELAKSANAAN GADAI PADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CABANG TERANDAM PADANG.
PERANAN PT. VEEM PERTJA DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN TELUK BAYUR.
Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara PT. Expo Indomas Perkasa Dengan PT. Lintas Nusantara Sejati.
PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM TIKET PESAWAT TERBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.
Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Padang.
PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN SK PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada PT. Bank Nagara Indonesia (Persero)-Tbk Cabang Padang).
Penerapan Gugatan Kelompok (Class Action) Dalam Perkara Perlindungan Konsumen Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS DAN BADAN PENGAWAS KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG TERHADAP ANGGOTA KOPERASI.
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP WANITA ETNIK MINANGKABAU DI KOTA PADANG.
PENYELESAIAN KEBERATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2OO4 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PENGADILAN TINGGI PADANG.
PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PROSES PEMBRISAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG.
PERANAN KOMITE AUDIT DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PT. SEMEN PADANG.
PENGATURAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT DI ZEE MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. .
PENEGAK HUKUM TERHADAP KORPORASI ANGKUTAN UMUM YANG MENYEBABKAN PENCEMARAN UDARA DIDAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN BUSINESS TO CUSTOMER YANG DILAKUKAN MELALUI INTERNET.
PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ANTARA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR DENGAN PERJAN RS. DR. M. DJAMIL PADANG.
Perlindungan Terhadap Tertanggung Bangunan Gedung pada PT. Jasaraharja Putera (Studi di Kota Padang).
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSPORT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SEDERHANA DAN RUMAH SANGAT SEDERHANA DI SUMATERA BARAT.
PERAN ADVOKAT MEMBERIKAN JASA HUKUM DALAM BERPERKARA PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO3 DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1B BUKITTINGGI.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM TAHUN 2009-2011.
STATUS BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013.
ASPEK HUKUM PENDIRIAN KANTOR CABANG SYARI'AH OLEH BANK BNI KONVENSIONAL DALAM PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARI'AH DI INDOIIESIA.
REINVENTARISASI TANAH ULAYAT SEBAGAI ASET NAGARI MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU AKIBAT PERUBAHAN WILAYAH KITA PADANG.
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG KOTA BUKITTINGGI.
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NAPSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANGNO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA DI KOTA PAYAKUMBUH.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA PADANG.
PELAKSANAAN PERUNTUKKAN TANAHWAKAF YANG DIMUAT DALAMIKRARWAKAF OLEH PENGELOLAWAKAF DI KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGANHUKUMTERHADAP PENDUDUKSIPIL PADA KONFLIK LIBYA TAHUN 2011 DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA IV 1949.
PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.
PELAKSANAAN PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA BANK NAGARI CABANG PARIAMAN.
EKSISTENSI LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.
PENERAPAN MUDHARABAH PADA PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DI PT. BANK NAGARI UNIT USAHA SYARIAH CABANG PADANG.
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B KOTA BUKITTINGGI.
PENEGAKAN HUKUM ATAS DELIK PENGANIAYAAN TERHADAP WARTAWAN DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Polres Kota Padang).
PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM MENEMUKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN (Studi Kasus di Polres Padang Panjang).
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Bagi Peserta Askes Di RS. DR. M Djamil Padang.
PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG DALAM PERKARA NO. 74/PDT.G/2005.PN. PDG.
Analisis Penguatan Sektor Informal di Kota Padang.
PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK TUNTUTAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PUTUSAN PERKARA SUAP SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat).
PELELANGAN KAYU SITAAN HASIL TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DITINJAU DARI PASAL 45 KUHAP.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK DI POLRESTA PADANG
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA ( Studi Kasus Putusan Nomor : 57/ PID/ 2006/ PT. PDG ).
TINJAUAN PEMBERLAKUAN PERDA KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2011 MENGENAI PAJAK HOTEL PADA RUMAH KOS DI KOTA PADANG
ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DENGAN CARA PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM HUKUM INDONESIA.
Cacat Badan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA padang.
Implikasi Keterlambatan Pengesahan Arah Kebijakan Umum (AKU) Terhadap Proses Penyusunan Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah (APBD) (Studi Kasus: AKU dan APBD Kota padang).
MODEL SINKRONISASI DA\N KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM).
PENYUSUNAN MODEL SINKRONISASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEWENANGAN PENEGAK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM).
TANGGUNG JAWAB PENGURUS PRIMKOPAD (PRIMER KOPERASI ANGKATAN DARAT) DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH O1.O4.O5 PADANG TERIIADAP ANGGOTA DAN PIHAK KETIGA.
TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SUATU BADAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA DAN PIHAK KETIGA DI KANTOR GUBERNUR SUMATERA BARAT.
PERANAN BUNDO KANDUANG DALAM MENANGGULANGGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI SUMATERA BARAT.
IMPLIKASI ASPEK KEBENCANAAN DALAM PENATAAN RUANG KOTA PADANG SEBAGAI DAERAH RAWAN GEMPA.
PELAKSANAAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0304/AGAM DI KOTA BUKITTINGGI.
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi pada Kondisi Cacat Tetap Korban Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya ( Studi pada PT. Jasa Raharja (Persero) ).
PELAKSANAAN PERJANJIAN ALIH DEBITUR (OVER CREDIT) ATAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) CABANG PADANG.
0 comments:
Post a Comment